Kabupaten Demak membangun klaster Industri Rokok

Pada pertengahan bulan Oktober ,13 – 14 , 2009 . telah diadakan semi loka dalam rangka membangun klaster Industri rokok , disaat industri rokok ditekan dengan berbagai regulasi yang membatasi keleluasaan gerak bagi pengusaha rokok. Pemerintah Kabupaten Demak dalam judul program nya memang cukup menarik membangun Klaster Industry Rokok , dengan memanfaatkan Duit nemu dalam paket DAC yang kabarnya dapat turun dalam jumlah besar sampai nilainya naik menjadi digit milyard ,DAC adalah hasil kerja keras teman-teman petani tembakau, melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (Apti dengan Generasi Muda Tani ) berjuang ke Istana Negara pada sekitar awal tahun ( bulan Maret – April), dan hasilnya Gappri menyetujui pencairan DAC dengan jumlah cukup lumayan. Sayangnya tidak ada Transparansi dan kejelasan dalam memanfaatkan DAC tersebut, sehingga ada kegiatan yang hanya bernuansa sekedar terpenuhi prasyarat pelaporan dan SPJ saja , apakah kegiatan tersebut punya manfaat bagi stake holder pelaku usaha ? dan apakah pola kerja tersebut sudah sesuai dengan SPM yang seharusnya diberikan kepada masyarakat , tidak ada yang tahu karena tidak ada dasar penetapan tolok ukur kinerja , yang ada hanya bagi – bagi uang kinerja walaupun kadang yang menerima tunjangan kinerja tersebut dalam kesehariannya hanya baca koran, main catur, main game, pulang meninggalkan kantor pada jam 14.30 atau jam 15.00 , sudah jarang terlihat kantor yang masih memberikan pelayanan pada jam 15:40 , padahal ketentuan yang ada dengan 5 hari kerja jam pelayanan sesuai SPM ( Perbup) adalah masuk 08.30 pulang 16.00 (15.50).

Kembali kepada niat membangun klaster industri rokok ada beberapa prasyarat dalam kita membangun klaster industry , dalam strategy pengembangan ekonomi lokal salah satu kuncinya adalah lahirnya klaster usaha/klaster industri, ada 7 syarat dasar dalam membangun klaster industry : Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berinisiatip, Lembaga/Institusi yang mendukung, Fasilitator /Pendamping, Pengembangan teknologi tepat guna, Pemasaran dan penjualan ,usaha pembentukan, kewirausahaan dan pengembangan diri. Sementara prinsip pengembangannya adalah : adanya partisipasi aktif dan rasa memiliki yang tertanam kuat, kesepahaman /kepaduan/kesamaan, kepemilikan dan tingkat pencapaian perwujudan , budaya dan tradisi lokal/sifat2 lokal/ karakteristik lokal, Fasilitasi setelah itu baru masuk pada faktor-faktor penentu keberhasilan baik yang ada maupun yang harus di ciptakan. Sehingga apa yang terjadi pada awal 13-14 Oktober 2009 yang lalu belum bisa dikatakan sebagai pembentukan klaster industri rokok ,akan tetapi baru wacana pembentukan klaster ,mengingat untuk menjadi suatu klaster yang mandiri maka banyak hal yang harus bisa dipadukan antar segenap stake holder yang ada dan kalau menurut pengalaman FPESD Jawa Tengah langkah – langkah pembentukan klaster adalah sebagai berikut : 

Dalam usaha mengembangkan potensi suatu daerah, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk mendukungnya. Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan klaster-klaster di Jawa Tengah. Salah satunya adalah dengan 7 Langkah Pendampingan Klaster.

Langkah 1: Pembentukan Forum for Economic Development and

Employment Promotion (FEDEP)

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pembentukan forum stakeholder (pemangku kepentingan) pemgembangan ekonomi lokal yang dikenal dengan FEDEP di tingkat kabupaten/kota. Unsur-unsur yang tergabung dalam FEDEP adalah birokrat (dinas/instansi kabupaten/kota), pengusaha/pelaku usaha, LSM, asosiasi dll.

Proses yang dilaksanakan:

  1. Mengidentifikasi dan menunjuk inisiator yang bertanggung jwab dalam pengembangan ekonomi lokal
  2. Melakukan identifikasi stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal
  3. Memulai workshop dengan partisipasi secara umum
  4. Memulai sosialisasi FEDEP kepada semua elemen (termasuk masyarakat)
  5. Mempersiapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan bentuk legalitas FEDEP
  6. Menyusun tujuan dan rencana kerja.

Langkah 2: Pemilihan klaster unggulan

FEDEP yang sudah terbentuk pada langkah pertama, mengidentifikasi klaster yang dimiliki dan memilih klaster unggul yang berdaya saing.

Proses yang dilaksanakan:

  1. FEDEP mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi lokal yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi
  2. FEDEP melakukan kajian dengan menggunakan instrumen seperti metode LQ (Location Quotient), shift share, PACA (Participatory Appraisal of Competitive Advantages)
  3. FEDEP mengidentifikasi klaster kunci dari ekonomi lokal yang sesuai dengan keunggulan daya saing dan sumber daya potensial. Daya saing adalah produk klaster yang yang mampu bersaing secara regional.
  4. FEDEP memilih klaster dengan membandingkan beberapa klaster yang memiliki prioritas tertinggi untuk dijadikan program FEDEP dan dilakukan pendampingan.
  5. FEDEP menidentifikasi stakeholder-stakeholder yang terkait pada mata rantai klaster yang telah diprioritaskan tersebut, dari hulu (bahan baku) sampai dengan hilir, yang melibatkan industri pendukung dan institusi pendukung.
  6. FEDEP memutuskan pemilihan klaster dan identifikasi stakeholder mata rantai klaster dari hulu hingga hilir, industri pendukung dan institusi pendukung, dilakukan melalui rapat FEDEP.

Langkah 3: Pembentukan forum rembug klaster

Pada langkah ketiga, FEDEP memfasilitasi pembentukan Forum Rembug Klaster (FRK)

Proses yang dilakukan:

  1. FEDEP mensosialisasikan pada stakeholder potensial tentang rencana pengembangan klaster yang sudah dipilih
  2. FEDEP mencari pionir yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk pembentukan Forum Rembug Klaster
  3. Workshop pembentukan Forum rembug Klaster, difasilitasi oleh fasilitator yang telah dipilih (dapat juga dalam bentuk institusi seperti DISPERINDAG). Seluruh stakeholder yang telah diidentifikasi oleh FEDEP diundang dalam workshop tersebut. Agenda workshop adalah pemilihan atau penentuan ketua dan pengurus serta memilih BDS (Business Development Service) pendamping klaster.

Langkah 4: Penguatan kelembagaan forum rembug klaster (FRK)

Dengan difasilitasi oleh BDS fasilitator klaster, FRK melakukan penguatan kelembagaan. FEDEP tetap dilibatkan dalam proses ini.

Rangkaian kegiatan dalam proses ini:

  1. FRK menetapkan tujuan dari forum rembug klaster
  2. FRK menyusun aturan main (AD/ART). Didalamnya disebutkan berbagai ketentuan, diantaranya: tugas ketua, tugas fasilitator klaster (BDS), tugas anggota dan hak dan kewajiban anggota.
  3. BDS mengumpulkan informasi dari semua anggota klaster untuk dimasukkan dalam directory anggota.
  4. FRK membangun sistem komunikasi antar anggota, baik melalui media, pusat informasi maupun sekretariat FRK.
  5. FRK melakukan pertemuan/komunikasi secara rutin, pertemuan pengurus akan lebih banyak dilakukan daripada pertemuan anggota.
  6. Mengalokasikan sebagian waktu pertemuan untuk pelatihan dan bagian lain untuk pengambilan keputusan.
  7. Memfokuskan setiap pertemuan dengan satu topik utama
  8. Membagi subtugas kepada anggota dan pengurus
  9. Mendapatkan dana awal untuk memulai aktivitas

Langkah 5: Penyusunan program klaster

Forum rembug klaster menyusun program jangka panjang dan jangka pendek. Kegiatan ini merupakan penguatan kelembagaan klaster sebagai bagian dari suatu wilayah. Dikarenakan merupakan suatu wilayah maka untuk keberhasilan program klaster , dibutuhkan perencanaan wilayah, baik perencanaan ekonomi maupun yang sifatnya fisik penunjang klaster. Perencanaan pengembangan wilayah klaster meliputi aspek ekonomi, pendidikan sumber daya manusia, pelatihan, prasarana fisik, lingkungan, sampai dengan sosial budaya.

Proses yang dilakukan:

  1. FRK melakukan assesment tentang kondisi klaster, dibantu oleh BDS, FPESD dan FEDEP
  2. Metode assesment dapat menggunakan instrumen curah pendapat (brainstorming), dialog, SWOTT, lima kekuatan dll
  3. FRK menyusun program, meliputi apa, siapa dan kapan untuk setiap rencana tindakan
  4. FRK menyusun program jangka panjang dan pendek
  5. FRK melakukan pertemuan anggota untuk evaluasi dan umpan balik kegiatan kedepan.

Langkah 6: Promosi klaster

Promosi klaster sangat penting agar masyarakat mengetahui produk atau jasa klaster, proses produksi maupun aspek lain.

Proses:

  1. Ketua mengarahkan anggota FRK untuk melakukan tindakan yang konkret dan berorientasi pada hasil
  2. Menyusun rencana pemasaran, menerapkan langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan penjualan produk dari klaster
  3. Menyiapkan direktori perusahaan/UKM lokal dan produk-produknya
  4. Membentuk griya dagang/workshop bersama untuk pemasaran prodik
  5. Menciptakan merk/brand produk lokal klaster
  6. Mendorong kemitraan antara pengusaha kecil dan besar
  7. Mendorong adanya pusat informasi pasar sebagai tempat informasi pelaku usaha klaster. Sebagai inisiasi awal, pusat informasi dapat berada di kantor pemerintah seperti di DISPERINDAG dan UKM Kabupaten atau mengoptimalkan informasi internet yang ditempatkan di kantor secretariat FRK maupun BDS.

Langkah 7: Evaluasi dan monitoring kegiatan

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi atas apa yang telah dilaksanakan dan monitoring di klaster.

Proses:

  1. FPESD melakukan rapat koordinasi antara dinas/instansi pelaksana, baik provinsi maupun kabupaten/kota, FEDEP dan forum rembug klaster secara periodik (dalam satu tahun, minimal 4 kali pertemuan)
  2. FPESD bersama dinas/instansi dan sektor nonpemerintah melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka monitoring secara periodik, disamping juga lebih memperkenalkan kondisi klaster kepada para pembina tersebut.
  3. FPESD melakukan rapat evaluasi program klaster pada setiap akhir tahun, yang direkomendasikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan FEDEP. Diharapkan, FEDEP juga melakukan hasl yang sama di kabupaten/kota.

11 Langkah Penyusunan Program Klaster FPESD Jateng

Langkah 1

Melakukan evaluasi program tahun sebelumnya

Tujuan: mengetahui pelaksanan kegiatan tahun sebelumnya dan hasilnya dalam rangka

persiapan penyusunan program tahun yang akan datang

Proses:

  1. FPESD Jawa Tengah membuat surat permohonan kepada Dinas/Instansi Provinsi dan Dinas/Instansi Kabupaten/Kota (melalui FEDEP) tentang laporan hasil kegiatan di klaster tahun sebelumnya.
  2. Membuat matriks dan analisa berdasarkan hasil laporan tersebut.
  3. Melaksanakan rapat evaluasi dengan peserta pelaku usaha di klaster, Dinas/Instansi Provinsi dan Dinas/Instansi di Kabupaten/Kota
  4. Rapat evaluasi, dapat pula dilaksanakan dengan mengelompokkan klaster ke dalam kelompok kerja klaster pertanian, pariwisata dan industri.

Langkah 2

Melakukan koordinasi rencana program tahun berjalan

Tujuan: untuk mengetahui program-program yang sudah diakomodasi Dinas, baik

Provinsi maupun Kabupaten untuk tahun yang sedang berjalan.

Proses:

  1. Selain laporan hasil kegiatan klaster tahun sebelumnya, maka pada masing-masing Dinas/Instansi Provinsi Jawa Tengah diminta pula menyampaikan rencana kegiatan di klaster untuk tahun yang sedang berjalan,
  2. Dari usulan rencana kegiatan tahun berjalan tersebut, merupakan bahan informasi ketika menyusun program di masing-masing klaster tahun 2008,

Langkah 3

Melakukan pelatihan fasilitator klaster

Tujuan: melatih fasilitator klaster agar terampil dalam penyusunan program di klaster

Proses:

  1. Memilih para fasilitator yang direncanakan akan mendampingi klaster dalam proses penyusunan program di klaster,
  2. Memberikan pembekalan fasilitator tentang metode partisipatif (ToP), panduan penyusunan program klaster, metode assesment klaster,
  3. Membekali fasilitator FPESD dengan hasil evaluasi program tahun sebelumnya, rencana program tahun berjalan, kebijakan pemerintah, profil klaster dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembekalan klaster,
  4. Melakukan pelatihan dan pembekalan selama 2 – 3 hari, dimana silabis pelatihan disusun oleh FPESD dan tim yang ditunjuk,
  5. Mempersiapkan bahan untuk penyusunan program klaster,
  6. Mengikutkan fasilitator klaster dalam pembekalan, untuk komunikasi dengan fasilitator FPESD.

Langkah 4

Melakukan uji coba penyusunan program di salah satu klaster.

Tujuan: menyamakan persepsi fasilitator dan keseragaman hasil penyusunan program

serta merupakan proses pembelajaran bersama

Proses:

  1. Menentukan satu atau dua klaster yang merupakan pilot project/uji coba dalam penyusunan program,
  2. Bisa diambil dari 3 klaster yang ada: klaster pertanian, klaster industri dan klaster pariwisata,
  3. Pada saat penyusunan uji coba, semua fasilitator diharapkan hadir mengikuti kegiatan tersebut,
  4. Setelah selesai, antar fasilitator melakukan rapat evaluasi.

Langkah 5

Melakukan penyusunan program di klaster untuk tahun yang akan datang

Tujuan: mempersiapkan penyusunan program klaster tahun yang akan datang.

Proses:

  1. FPESD mengirimkan surt kepada masing-masing Forum Rembug Klaster tentang rencana penytusunan program klaster tahun yang akan datang dengan tembusan kepada FEDEP dan Bappeda,
  2. Fasilitator FPESD membantu fasilitator klaster menyiapkan bahan/materi untuk penyusunan program klaster yang akan datang,
  3. Fasilitator klaster dan FPESD membagi peran dalam kegiatan penyusunan program klaster,
  4. Fasilitator FPESD mempresentasikan tentang tujuan, hasil evaluasi dan informasi program ke depan (termasuk usulan tahun berjalan yang disetujui Dinas) kepada forum klaster,
  5. Fasilitator klaster memimpin/memfasilitasi rapat, khususnya dalam proses penyusunan program tahun yang akan datang dengan metode assessment yang sudah disepakati bersama (metode yang biasa yang digunakan adalah 5 kekuatan),
  6. Fasilitator FPESD mencatat hasil penyusunan program dan melaporkan kepada FPESD,
  7. Fasilitator klaster menyusun dalam bentuk matriks program, didampingi oleh ketua rembug klaster,
  8. Hasil penyusunan program ditandatangani oleh ketua forum rembug klaster dan fasilitator klaster,

Langkah 6

Melakukan rapat koordinasi di FEDEP

Tujuan: membagi peran para pelaksana kegiatan dari usulan program klaster, khususnya

untuk kegiatan Kebupaten/Kota.

Proses:

  1. FPESD meminta FEDEP melakukan rapat koordinasi penyusunan program, setelah proses penyusunan klaster di forum klaster selesai,
  2. Peserta rapat FEDEP adalah anggota FEDEP dan beberapa Dinas/Instansi Propinsi yang terkait,
  3. Materi rapat FEDEP adalah presentasi dari forum rembug klaster tentang hasil penyusunan program klaster tahun yang akan datang,
  4. Output rapat: adanya kesepakatan program dan usulan para pelaksana dari Kabupaten/Kota,
  5. Untuk kelancaran rapat, maka program dari klaster diberikan kepada peserta rapat bersamaan dengan undangan agar rapat dipelajari terlebih dahulu oleh peserta rapat,
  6. Dalam rapat FEDEP, dimungkinkan pula mengundang lembaga donor atau pihak lainnya.

Langkah 7

Merumuskan hasil pembahasan rapat dalam bentuk matriks usulan program tahun yang akan datang

Tujuan: mendapatkan matriks usulan program tahun yang akan datang dengan pembagian

pelaksana Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Proses:

  1. Fasilitator klaster dan ketua FEDEP merumuskan hasil rapat FEDEP. Matriks tersebut menunjukkan usulan program dan para pelaksana program dari Kabupaten/Kota, Propinsi & Pusat. Untuk program propinsi biasanya adalah program yang melibatkan Kabupaten lain (lintas Kabupaten/Kota).
  2. Hasil dari rapat FEDEP berupa matriks dan proposal klaster kemudian diserahkan oleh fasilitator kepada FPESD dan FEDEP, dengan tembusan kepada Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Langkah 8

Melakukan rapat kerja FPESD Jawa Tengah

Tujuan: membahas program-program tahun yang akan datang khususnya yang menjadi

tanggung jawab Propinsi (dinas/Instansi Propinsi)

Proses:

  1. FPESD mengirimkan surat kepada ketua Pokja klaster (pertanian, industri dan pariwisata) untuk mengadakan rapat kerja tentang penyusunan program berdasarkan kelompok klaster,
  2. Fasilitator klaster akan mempresentasikan hasil penyusunan program di klaster yang sudah dibahas dalam rapat FEDEP, pada saat rapat Pokja,
  3. Peserta rapat menindaklanjuti hasil presentasi dari fasilitator,
  4. Peserta rapat adalah
    1. Dinas/Instansi Provinsi Jawa Tengah,
    2. Dinas/Instansi Kabupaten/Kota,
    3. Pelaku usaha klaster,
    4. FEDEP,
    5. Asosiasi UKM
    6. Pihak lainnya yang dipandang perlu,
  5. Fasilitator FPESD mencatat hasil keputusan rapat Pokja.

Langkah 9

Merumuskan bersama hasil rapat kerja FPESD oleh tim

Tujuan: perumusan akhir usulan program klaster tahun yang kan datang.

Proses:

  1. Fasilitator FPESD melakukan rapat tim guna penyusunan dan perbaikan program dari hasil rapat Pokja,
  2. Dibuat dalam bentuk buku/dokumen perencanaan klaster,
  3. Dibahas dalam rapat FPESD bersama (gabungan pokja-pokja),
  4. Dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Bappeda Provinsi Jawa Tengah,

Langkah 10

Mengirimkan hasil usulan kepada pelaksana program

Tujuan: agar usulan tersebut dapat diimplementasikan menjadi kegiatan pembangunan.

Proses:

  1. Mengirimkan dokumen perencanaan klaster kepada Dinas/Instansi selaku pelaksana program, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten, FEDEP, Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya,
  2. Mengirimkan dokumen perencanaan klaster kepada Ketua Forum SKPD Provinsi Jawa Tengah.

Langkah 11

Melakukan monitoring melalui mekanisme perencanaan pemerintah

Tujuan: agar usulan yang sudah disampaikan kepada Ketua Forum SKPD dapat

diperhatikan

Proses:

  1. Meminta Bappeda untuk mengundang para fasilitator FPESD pada acara forum SKPD maupun MUSRENBANG,
  2. Melakukan pengecekan apabila usulan belum ditampung oleh Dinas dan dapat diusulkan pada saat rapat SKPD maupun MUSRENBANG,
  3. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah agar program yang telah dibahas dalam rapat FEDEP dan FPESD dengan pelaksana Dinas Provinsi dapat diimplementasikan menjadi kegiatan pembangunan daerah.

Daftar istilah:

  1. BDS (Business Development Center): lembaga penyedia jasa bagi usaha kecil dan menengah,
  2. Fasilitator FPESD adalah konsultan dari orang-orang yang dipilih oleh FPESD sebagai pendamping dan sebagai wakil dari FPESD,
  3. Fasilitator klaster adalah pendamping/konsultan dalam pengembangan klaster yang mendampingi pelaku usaha di klaster, bertempat di klaster,
  4. FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion): forum pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, berada di Kabupaten/Kota,
  5. Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),
  6. FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) Jawa Tengah, berada di Provinsi Jawa Tengah,
  7. FRK (Forum Rembug Klaster): forum yang berada di klaster, terdiri dari sekumpulan pelaku usaha di klaster,
  8. Klaster adalah sekelompok pelaku usaha yang sejenis dalam satu wilayah/kawasan dan terjadi interaksi antar pelaku usaha,
  9. Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan),
  10. Pokja (Kelompok Kerja) FPESD adalah kelompok kerja yang merupakan sub dari FPESD, terdiri dari pokja industri, pokja pertanian dan pokja pariwisata.

Kalau ingin belajar lebih lanjut bisa di cari Cluster Development – Michael Porter atau kalau yang dalam bentuk Best Practice bisa di cari Cluster Develpment – FPESD Jateng – Rob van Raaij. semoga sukses dengan klaster nya ( bukan SPJ nya aja ).

18 Oktober 2009 at 12:08 am Tinggalkan komentar

Pameran Klaster Internasional di Graha Solo Raya

Komitment Stakeholder Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan Ekonomi Jawa Tengah lewat pengembangan Klaster Usaha UMKM ternyata dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun ternyata semakin meyakinkan teman-teman pendamping klaster ( BDS/LPU = Business Development Services / Lembaga Pengembangan Usaha ), terbukti dalam waktu dekat akan diadakan Pameran Klaster Internasional dan Workshop International Cluster on Development yang mengundang banyak Pakar dan pembicara dengan pengalaman internasional.

Ada pembicara dari Vietnam yang punya tool analisa pengembangan ekonomi lokal dengan analisa keunggulan daya saing dan mengadopsi teory bapak klaster Dunia Michael Porter – beliau adalah Mr, Christian Schoen , bagi beberapa teman BDS dari Jawa Tengah( Boyolali- Solo – Klaten – Semarang) , NTB ( Bima – Dompu) , NAD ( Aceh Besar – NIas ), NTT ( Waingapu timur . Waingapu Barat ) tentunya sebagian sudah kenal dengan beliau dan akrab dengan metode Analisa keunggulan daya saing daerah , dengan Metode Paca dimana analisa pendekatan yang digunakan mulai dari workshop Partisipatip dengan Matriks Interaksi ; Analisa Diamond Porter ; Analisa 5 kekuatan ( Five Forces Analysis ) yang terakhir beliau bawa ke Jawa Tengah adalah Metode Compass competitiveness ( yang berbasis pada metode analisa Balance Score Card ) , dan ternyata Metode ini sangat Simple dan lebih cepat dan lebih murah dibanding metode yang sebelumnya , metode ini juga mampu mengawal proses Monitoring dan Evaluasi dari suatu program kerja .

Kembali ke Pameran Klaster Internasional di Solo , ada ketentuan bahwa klaster peserta dan BDS pendamping tidak difasilitasi oleh Panitya ( Pemprop Jateng – FPESD ) , baik tranportasi maupun akomodasi ( hotel & konsumsi ), sebagai lembaga usaha tentunya tidak ada permaslahan sepanjang pameran untuk kemajuan usaha nya namun sebagai pendorong pengembangan ekonomi lokal di daerah nya tentunya hali ini menjadi tanggung jawab dari Pemkab/pemkot nya , hal ini mengingat FEDEP sebagai pengampu pengembangan ekonomi lokal melalui klasternya telah mendapat Dana stimulan dari Pemerintah Propinsi dan diharapkan juga menyediakan dana pendamping dalam APBD nya, namun tidak jarang Fedep yang tidak tahu ada dimana dan bagaimana Dana Fedepnya digunakan , yang diketahui hanya Dana Anggaran yang disediakan melalui FEDEP sudah tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang ada termasuk untuk mengikuti dan memfasilitasi kegiatan Pameran dan Workshop klaster di Solo yang akan diadakan  pada tanggal 26,27,28 Oktober 2009. Benar yang dikatakan oleh Rob van Raaij dalam buku nya Cluster Development – FPESD , A guide to set up a Local Economic Development program dimana dalam penjelasannya pada Chapter VI Funding , paragraf II – There are some requirements in the budget implementation : 1 . Transparency , ; 2. Standard bookkeeping and accounting system, ; 3. Periodical audit . mengacu pada guidens tersebut tentunya muncul pertanyaan apakah klaster dan Fedep yang telah berkebang di Daerah ( pemkab/pemkot ) mampu menjadi yang pertama menerapkan prinsip Transparansi, Pebukuan yang benar dan teraudit dengan betul dan terkontrol secara teratur, dengan keadaan tersebut yang mungkin mampu memberikan alasan pada pertanyaan teman – teman klaster bahwa anggaran tidak mencukupi dan tidak usah menjadikan hal ini sebagai suatu kebingungan, karena Niat baik untuk memperjuangkan Pengembangan Ekonomi Lokal kita tentunya akan mendapat kemudahan dari yang mamberi hidup dan kita tetap Yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan senantiasa memperingatkan bangsa ini.

Apapun yang terjadi semoga teman-teman klaster dapat hadir dan tampil di ajang Pamer pada Pameran Klaster Internasional dan work shop International Cluster on Development , dan untuk teman- teman BDS / Lembaga Pengembangan Usaha tunjukkan bahwa anda adalah sebagai bagian dari sekian banyak manusia suoer di negeri ini ( dan anda sudah buktikan dari sekian tahun mendampingi klaster di kab/kota anda tapi belum pernah anda mendapat jasa dari kegiatan anda , namun anda masih mampu bertahan dan bisa bersurvival itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah Tidur ), Semoga sukses dengan Pameran Klaster Internasional dan Munas ABDSI III – Solo , serta sukse untuk Work shop Internatonal Cluster on Development.  

17 Oktober 2009 at 11:14 pm Tinggalkan komentar

DEMOKRASI YANG TERJUAL

CELATU TENTANG DEMOKRASI DALAM PEMILU LIMA TAHUN SEKALI NAN SEMAKIN PILU.

Pilu karena sebagian sudah mulai suntuk dan bosan sehingga cenderung ogah,emoh, wegah, tidakmau, ya bahasa kerennya GOLPUT ( kelompok yang sudah mulai tidak percaya dengan mekanisme Demokrasi ) ternyata Demokrasi yang ada juga semakin sarat dengan hitungan berapa rupiah yang harus dikeluarkan dan bagaimana rupiah tersebut harus dikembalikan, hitung-hitungan untung dan rugi serta posisi legislatif yang sudah bergeser menjadi bagian dari Pekerjaan di Masyarakat.

Hiruk pikuk dan Pesta pora Ritual Demokrasi yang terselenggara setiap 5 tahun sekali, Ada rasa senang dan bangga karena kita mengadakan proses Pemilu terbesar di Dunia setelah Amerika namun ada rasa sedih pula mengingat banyak dari Partai Politik yang ada , belum pernah memberikan pembelajaran yang baik dan benar dalam berkampanye sehingga Taman – taman Kota dan Acesoris Keindahan Kota banyak yang berubah jadi tempat menempel Atribut Partai peserta Pemilu yang dipasang tanpa memandang sisi keindahan dan estetika, dengan ukuran yang semaunya dan dipasang seenaknya maka lengkap sudah pemandangan Kekumuhan Kota Asia ( APAKAH KITA HARUS BANGGA ).ini dari sisi meletakkan Atribut Partai yang kadang mengalahkan keberadaan Bendera Nasional kita ( MERAH PUTIH ) maklum tertutup banyak atribut Partai bung.

Dari sisi kesempatan kampanye yang panjang mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi sektor UKM percetakan, produsen kaos dan bendera dan lain lain yang intinya mampu memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha dibidang penyedia Atribut Partai, sayangnya waktu kampanye yang panjang tidak dimanfaatkan oleh Kader Partai untuk memberikan pembelajaran bagaimana sebaiknya kita berpolitik akan tetapi yang ada hanya untuk mengobral janji dengan kata kunci KALAU, disisi lain kader Partai yang saat ini masih duduk dan siap maju , memanfaatkan keberadaannya dengan mengobral pos-pos Anggaran yang dikuasai untuk memanjakan audiens nya tanpa reserve apakah bentuk bantuan yang diberikan memberikan manfaat ataukah hanya sekedar agar pemilih mau memilih dan mendukung calon yang mengobral Anggaran, kasihankan Uang rakyat dihamburkan oleh wakil rakyat yang katanya untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat. Ini cerita yang ada di masyarakat dan yang ngomong juga masih menjadi bagian dari rakyat.

Tugas berat bagi panitia Pemilu dan Panwaslu serta aparat Kepolisian karena telah santer dan bukan rahasia lagi bahwa pada pesta demokrasi tahun ini beredar isue tentang bagi -bagi uang saku bagi pemilih dan modusnya pun telah disekenariokan hampir sama dengan tim Pemenangan PILKADES, kalau Kepala Desa punya bengkok dan kadang hitung-hitungan ekonominya masih masuk di akal dan dinalar secara sehat, lha kalau maju Caleg anggota Legislatif dengan modal Dana yang besar untuk men ongkosi para pemilih , kira-kira setelah terpilih  wakil rakyat nya akan membuat program kerja apa ya ?? biar modalnya cepat kembali.

Dicari tokoh dan Kader Partai yang SIAP MISKIN dan MENDERITA ( mana ada yang mau) .

Lain cerita dengan yang berambisi ingin jadi anggota Legislatif ( DPRD Kab/Kota ; DRPD Propinsi ; DPR RI ) banyak langkah dan janji bahkan ada yang sudah meng-anggarkan Dana untuk (katanya ) serangan Fajar , ada dana untuk pemenangan bahkan ada Dana yang sengaja di alokasikan untuk membayar pemilih kalau memang memilih dirinya, wah hebat  ini , ternyata  DEMOKRASI KU di Negeri KU yang masih mengakui UUD ’45 dan  mempunyai Panca Sila sebagai Falsafah dasar berbangsa ,dengan Penduduk di Dominasi oleh Masyarakat yang punya 5 dasar Syariat beragama, ternyata pesta Demokrasi disiapkan dan diukur dengan berapa rupiah yang akan diterima oleh masyarakat pemegang Hak Pilih, Bahkan ada calon Legislatif ( DPR RI ) yang mengerahkan tim Survey yang disebar untuk mendata apakah kira-kira Namanya dikenal oleh masyarakat calon Pemilih di DAPIL nya. Kemudian menyiapkan sejumlah tim pemenangan yang nantinya akan disebar disekitar TPS (tentunya pada jarak aman ) dengan satu pesan agar memilih no urut tertentu dari partai tertentu dan memberikan uang saku dalam jumlah tertentu , nah kondisi ini kira-kira PANWASLU apa mampu mengawasinya , Akhirnya Wallahu alam.

Dari sisi proses telah bergulir (unen – unen nek ora ono duite ora dipilih)(ungkapan kalau tidak ada uang sakunya tidak dipilih) , wah ini baru seru dan heboh , bisa dibanyangkan berapa Dana yang harus tersedia dan akan lebih heboh kalau dengan penuh kesadaran menerima Uangnya tapi tidak usah Dipilih Orangnya, ya kita pilih dari kalangan kita sendiri yang terpanggil untuk mengabdikan diri dalam menata dan memperbaiki Negeri ini dan yang kita yakini akan mewakili kita di ruang terhormat Gedung DPR.

Ayo kita pikir bareng-bareng bahwa Jabatan Legislatif bukan Jabatan Kepala Desa, jadi tidak ada tanah Bengkok/ tanah Sanggem/ ataupun apa saja yang merupakan Hak dari sang Wakil Rakyat yang ada adalah : Gaji atau Uang Kehormatan  yang kadang pengesahan peng anggaran nya melewati kemampuan anggaran daerahnya sendiri (masih ingat dengan berita Anggaran belanja suatu DPRD jauh lebih besar dari PAD nya).

17 Oktober 2009 at 5:53 pm Tinggalkan komentar

Mengenal Live wire dari Shell

Shell kita kenal sebagai salah satu lembaga usaha multinasional dari negeri Paman Sam , sebagai salah satu perusahaan pertambangan minyak dan produsen minyak dan gas yang cukup terkenal di Dunia , dan apa itu Live wire dari Shell atau Shell Live wire ? Shell Live wire adalah salah satu program Investasi Sosial (CSR) Shell, yang bertujuan memotivasi anak-anak muda untuk berwirausaha dan menjadikannya sebagai karir masa depan. Program kewirausahaan ini diharapkan dapat turut berperan dalam mengurangi angka penganguran di kalangan anak muda Indonesia dan mengangkat tingkat kesejahtraan masyarakat. Pogram Shell Live wire ini telah dirintis sejak tahun 1982 oleh Shell International dan telah dikembangkan dan berjalan di lebih dari 25 negara di dunia . Di Indonesia program ini baru dimulai sejak tahun 2003.

Kegiatan apa saja yang Dilakukan oleh Shell LiveWIRE ?

Dalam memicu semangat kewirausahaan dan memacu pengembangan usaha yang dijalankan oleh anak muda, Shell LiveWIRE menyelenggarakan program-program yang disesuaikan dengan kultur dan karakteristik anak muda di masing-masing negara. Di Indonesia , program LiveWIRE mencakup empat kegiatan : 1. Pelatihan Motivasi untuk Menggali Ide Bisnis ( Bright Ideas Workshop), ;  2.Penghargaan untuk Wirausaha Muda Pemula (Business Start-up Award), ; 3. Konsultasi dan pendampingan bisnis ( Business Coaching and Mentoring), ; 4. Layanan Informasi bisnis ( melalui mailing-list shell_livewire@yahoogroups.com dan website www.livewire-indonesia.org .

Siapa yang Dapat ikut serta dalam kegiatan Shell LiveWIRE ?  Siapa saja pemuda- pemudi usia 18-32 tahun dan tertantang untuk membuka potensi dirinya dapat mengikuti program Shell LiveWIRE,

Formulir dan informasi dapat di download di www.livewire-indonesia.org , www.shell.com/indonesia dan www.ukm-center.org

Ayo teman – teman BDS/LPU dorong teman-teman muda di Daerahmu untuk ikut dalam Business Start-up Awards dari Shell LiveWIRE , yang kabar nya diadakan setiap tahun dan untuk tahun 2009 sudah berlangsung , informasi ini kami munculkan untuk teman-teman agar tidak ketinggalan pada BUsiness start-up Award 2010 dari Shell LiveWIRE, jangan khawatir kabarnya ada souvenir juga untuk 100 pengirim pertama coba telp ke Ayu 08161307841 atau Adi 08129377702 mudah-mudahan mereka masih menangani Shell LiveWIRE.

Selamat mencoba. 

17 Oktober 2009 at 5:49 pm Tinggalkan komentar

Menangkap peluang usaha dari kekumuhan kota, sebuah titipan untuk teman2 Business Development Services – Lembaga Pengembangan Usaha ( BDS-LPU).

Salam sukses untuk orang super Indonesia, teman sering kita hanya melirik dan bahkan mencibir saat kita mulai mengembangkan suatu klaster UMKM di kota kita , sementara kita sering hanya diberikan dan mendapatkan kebanggaan bahwa kita mampu menemukenali bagaimana klaster UMKM di kota kita harus dikembangkan namun kita tidak berani mendekati sistem klaster usaha yang sepanjang sejarah belum pernah mengalami kemerosotan ataupun kehancuran usaha nya , bahkan pada saat kita diajak untuk mendekatinya pasti muncul rasa enggan dan malu , klaster yang satu ini memang unik dan kumuh namun berkembang secara sempurna sebagai rantai nilai dalam klaster industri – Klaster barang loakan/rongsok/barang bekas ( kertas , plastik, besi, dll ), adakah diantara teman-teman BDS/LPU yang sudah mendekat dan mengenal mereka ?

Ilustrasi diatas adalah awal pembicaraan kita pagi ini, bahwa ternyata kekumuhan kota kita menyimpan nilai rupiah yang sangat besar bukan hanya ribuan ataupun jutaan namun bahkan isa mencapai Milyard rupiah yang hingga saat ini belum disentuh oleh teman-teman . Kekumuhan kota kita muncul dan diawali oleh perilaku kita yang jorok dan kemproh (jawa-red), disadari atau tidak sering kita membuang sampah se enaknya bahkan kalau kita tinggal dikampung sering kita buang sampah kepinggir tanah pekarangan ataupun kepinggir saluran/sungai. Padahal apabila kita mau lebih jeli kita bisa dan mampu menyusun usulan kepada pemerintah kabupaten / kota di daerah kita bagaimana mendorong masyarakat kita agar bisa berperilaku lebih baik dan lebih sehat , yang tentunya diawali dengan kemauan membuang dan memisahkan sampah sesuai dengan kelompoknya. Dimana peran BDS /LPU – bisa sebagai inisiator untuk mengawal tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM ) di kabupaten /kota masing-masing. Standard Pelayanan Minimal (SPM ) sesaui (PP 65/2005) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu adalah kewajiban bagi pemkab dan pemkot sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk memberikan pelayanan dasar / minimal sanitasi dan kebersihan bagi warganya. dan kalau teman- teman mau lebih jeli lagi bisa mengawal Kepmen Kimpraswil 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Pelayanan Prasarana Lingkungan (termasuk SPM Pengelolaan air limbah, Persampahan dan Drainase) yang sudah sangat rinci.

Dimana BDS /LPU bisa berperan , penanganan Limbah dan sistem sanitasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warganya namun sudah menjadi tanggung jawab bersama warga di kabupaten/kota, disinilah seharusnya BDS/LPU mampu menunjukkan peran sebagai inisiator dan mengawal proses pengembangan kelembagaan yang akan berbicara mengenai Saniltasi dan Penanganan Sampah lingkungan di daerah, untuk lebih jelasnya teman2 bisa mendekat pada pemegang program ISSDP ( tidak semua daerah dapat) , untuk yang belum dapat program ISSDP sebenarnya bisa mengajak SKPD dan Stakeholder di daerah nya untuk mulai membicarakan pembentukan kelembagaan yang akan mengawal penanganan Sanitasi dan Persampahan. Bagaimana kalau ternyata belum berhasil (mungkin karena faktor ego sektor dari SKPD masih kuat ) , teman2 tidak perlu berkecil hati mulai bergerak dan ambil langkah sendiri. Buat proposal ke Pemkab / Pemkot tentang pengelolaan Sampah Rumah tangga, ajak investor untuk mendatangkan Instalasi Pengolah Kompos Kota ( Roatry Kilndry).- produksi kompos kota – jual komposnya.

Setiap Pemkab /Pemkot mempunyai anggaran untuk mengangkut dan membuang sampah dari TPS menuju TPA nya , minta anggaran ini untuk mendukung operasional IPKK yang akan anda bangun (BDS/LPU) , karena dari TPS di lingkungan Rt/Rw atau pasar kecamatan sudah tidak memerlukan biaya pengangkutan sampah menuju TPA, untuk yang satu ini memang di tuntut transparansi dan kejujuran dari pengguna anggaran untuk menyebutkan berapa alokasi biaya angkut sampah dari TPS menuju TPA per sekali angkut. Dengan pendekatan pengembangan sektor usaha baru BDS/LPU  bisa menunjuk pihak ke 3 sebagai tenaga pengelola ataupun menyediakan lapangan kerja sekurang- kurangnya untuk 5 Tenaga kerja untuk tiap unit IPKK , kemana harus menjual Kompos/ pupuk organik cair yang di hasilkan – bisa ke Dinas Pertanian , ke masyarakat dan bahkan bisa export – kalau mau kerja sama dengan jaringan /network BDS DLI kami menjamin pasar hasil komposnya dengan kontrak pemasaran, namun untuk menjaga mutu kompos yang dihasilkan maka members/client harus menggunakan aktifator/Biophosko pengurai  yang kami sediakan. Bagaimana seandainya IPKK mempunyai pasar dengan harga lebih baik dari Network BDS DLI – tidak masalah semua masih dalam koridor bisnis atau usaha harus berpegang pada prinsip nilai output ataupun harga jual yang lebih baik.

Bagaimana dengan peluang usaha yang lain, sebagai lembaga konsultan BDS/LPU dapat menjadi konsultan yang mengawal proses penanganan Sanitasi lingkungan di daerah, mendorong lahir nya operator sanitasi dan tentunya harus ada insentif khusus dari pemkab/pemkot ( kembali pada kejujuran & tranparansi dari pengguna annggaran –SKPD), BDS/LPU bisa berperan dalam advokasi kebijakan Sanitasi . BDS bisa mendorong investor dari pemkab/pemkot dalam bentuk UPT/BLU untuk mengembangkan sistem penanganan Sanitasi terpadu dimana terdapat Instalasi pengolah limbah (tinja) yang mampu menghasilkan gas dan kompos  

Sekian dulu ya

17 Oktober 2009 at 5:47 pm Tinggalkan komentar

Mengapa harus kita khianati UUD’45 ?

Founding Father dari negeri NKRI telah menggariskan cita-cita pndirian negeri ini adalah negeri yang berdasarkan pada nilai-nilai sosial kehidupan ber bangsa an ber negara ,bukan negeri Kapitalis yang saling memangsa antara yang kuat dengan yang lemah terlebih lagi pergeseran nilai yang terkesan telah menjadi Negeri Liberal tanpa kendali sehingga telah melahirkan pemahaman-pemahaman yang jauh dan menyimpang dari cita-cita pendirian Negeri ini yang semakin hari terasa semakin terpuruk dan hanya mampu mengutuk dan menyesali diri.

Sejarah telah membuktikan jaman Majapahit, Demak Bintoro, Mataram Sultan Agung Negeri tercinta telah terbukti mampu mencukupi kebutuhan Pangan dan Rempah Dunia sehingga pada jamannya Negeri Nuswantara ini sangat potensial sebagai pensuplay kebutuhan Dunia ( abad 16 – 18 Masehi ) sejarah membuktikan ketertarikan Bangsa – bangsa Eropa menguasai Negeri Nuswantara adalah semata – mata karena segala kebutuhan umat manusia di dunia ini hampir semuanya telah dapat dicukupi oleh hasil bumi dari Nuswantara ini. ( Kecuali bagi yang melupakan sejarah kejayaan negeri di Nuswantara ).

Pesan dari sang Pemimpin besar Revolusi adalah janganlah kita sampai melupakan sejarah , pesan yang sederhana namun sarat makna ini tampak nya hampir telah dilupakan oleh segenap penentu kebijakan di Negeri ini, sementara masing-masing berusaha sekuat mungkin untuk enjadi yang terkuat dan terbesar sehingga dalam melangkah banyak yang enjadi Machiavalis ( mennghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan) ( ada yang dengan kebesarannya membangun suatu sistem dan upaya perundangan sehingga pada saat nya mampu mengesahkan segenap usulan yang diajukan dalam pembahasan dipersidangan dan melahikan kebijakan baru yang nyata-nyata hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang semuanya berartribut atas nama rakyat dan untuk rakyat ) ( terkadang timbul pertanyaan rakyat yang mana ? )

Disadari atau tidak pada era Orde baru banyak muncul ide – ide dasar yang sangat briliant untuk mengisi kemerdekaan di Negeri ini, sehingga pada Era 1983-1985 tercapai apa yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita yakni Swasembada Pangan dan sayangnya tanpa disadari pada awal era orde baru tersebut kita mulai mengkhianati dasar dasar pendirian negeri ini, pemahaman sementara yang pada akhirnya menjadi paradigma dasar pembangunan yang jelas-jelas sangat melanggar UUD’45, namun secara musyawarah dan mufakat sebagaimana telah disiapkan dalam sistem perundangan yang mengatasnamakan petunjuk pelaksanaan dari UUD’45.dalam tataran awal pembangunan adalah sah -sah saja namun pada saat nya sudah harus menata pondasi ekonomi maka harus segera dilaksanakan sesuai dengan amanat UUD ’45 itu sendiri, Yang dimaksud dengan pengkianatan terhadap undang-undang adalah pada awal kebijakan menetapkan subsidi pada kebutuhan pokok , yang dimaksud kebutuhan pokok dalam UUD’45 adalah Hak dari segenap bangsa tumpah darah Indonesia untuk mendapatkan Kesehatan dan Pendidikan sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran akan kita perjuangkan bersama secara gotongroyong ( Pidato Founding Father pada HUT Pancasila 1960 ).

Artinya kebijakkan awal boleh saja menetapkan suatu subsidi terhadap sektor ekonomi langsung ( BBM dan bahan pokok) akan tetapi senantiasa harus bersifat sementara dan harus segera di cabut atau diusahakan untuk segera mengurangi subsidi itu sendiri, namun dalam perjalanan perjuangan pembangunan negeri ini yang berkelanjutan adalah subsidi pada sektor konsumsi yang berkelanjutan sehingga semakin jauh dari tujuan dan cita-cita pendirian negeri ini.  Terlebih lagi paradigma yang sudah tertanam semakin kuat bahwa Daya saing Ekonomi rakyat negeri ini hanya akan semakin kuat apabila banjir subsidi dimana-mana, namun kenyataan yang ada adalah ketidakmampuan sistem kita dalam mengawasi subsidi itu sendiri mandiri, sehingga semakin hari menjadi hari hari yang semakin menyedihkan dalam kehidupan berbangsa an bernegara dari mulai krisis Ekonomi yang menjadi KRISDAYANTI ( KRISIS KETELADANAN ,KRISIS PELAYANAN DAN KRISIS HATI NURANI). 

Kini sudah saatnya kita bangun dari mimpi dan mengoreksi diri bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bukan dengan menuntut subsidi akan tetapi kita harus mampu dan mau meningkatkan produktifitas ekonomi dengan memperbesar produksi komoditas kita, negeri ini mendapat limpahan sinar matahari yang sangat besar maka negeri ini harus menguasai produk komoditas strategis dunia. Semua orang tahu bahwa energi masa depan adalah energi nabati ( akan tetapi jangan lahan sawitnya digadaikan ke konglomerat internasional dengan dalih investasi dong). Negeri ini adalah negeri Nyiur melambai , mengapa tidak kita kembalikan kejayaan Nyiur melambai karena kita tidak yakin dengan warisan leluhur kita . Seandainya dari setiap jengkal tepi pantai sepanjang nuswantara ini masih penuh dengan Nyiur melambai niscaya kita tidak akam mengalami krisis energi yang memberatkan ekonomi rakyat ( maklum kita sudah mengesahkan bahwa Enaergi harus disubsidi).

Disadari atau tidak secara nasional daya saing kemampuan SDM kita pada akhirnya akan semakin terpuruk karena sebagai akibat dari paradigma pemahaman sistem subsidi yang salah maka pemerintah mendapat pengesahan dari DPR untuk bersama-sama mengkhianati amanat UUD’45. Sehingga pesan kami siapapun yang akan memimpin negeri ini harus berani mewujudkan amanat UUD’45 dan tentunya dengan langkah-langkah strategis ; mengaudit sistem perminyakkan Nasional, membangun sisten pertanian yang berbasis pada peningkatan produktifitas komoditas; membangun sistem industrialisasi pedesaan sehingga komodistas pertanian keluar dari desa sudah mempunyai nilai tambah , mengurangi pembangunan sistem industri pengolah komoditas pertanian tidak diperkotaan, menciptakan pusat-pusat ekonomi pedesaan di desa dengan demikian pemerataan pembangunan akan segera terwujud dan mengurangi/mencabut sistem Subsidi ( BBM dan Subsidi pada sektor-sektor strategis pupuk,bunga kredir dll). mewujudkan sistem kesehatan dan pendidikan sesuai dengan amanat UUD’45. Untuk menuju pada pencabutan subsidi BBM maka perlu diambil langkah strategis dengan pengkayaan penanaman komoditas yang berpotensi menghasilkan Bio Energi ( Kelapa,Sawit,Tebu, Kedelai,Jagung dll). Belajar dari Brasil salah satu negeri di Amerika Latin yang ikut terpuruk karena krisis energi tahun 1998 namun saat ini dudah tidak terpengaruh secara ekonomi sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia, karena pada awal tahu 1998 menuju tahun 2000 Brasil berhasil memperluas penanaman tanaman tebu sebagai bahan dasar BioEthanol sehingga kebutuhan BBM nya dicukupi dari industri petani pengolah BioEthanol. pertanyaannya kalau mereka bisa mengapa kita tidak ? Silahkan cari jawabnya , salah satu jawabnya adalah kita memang tidak mau peduli dengan dunia pertanian kita karena dengan adanya kebijakan subsidi banyak pihak yang mendapat bagian dari subsidi itu sendiri.          

13 Januari 2009 at 6:42 pm Tinggalkan komentar

Kisah Tentang Avuur Kuncir

Mengapa harus membangun Avuur sendiri?

Pada awal setiap musim kemarau secara umum wilayah kabupaten Demak senantiasa mengalami kekeringan dan selalu kesulitan air, sehingga beberapa tokoh masyarakat di sekitar desa Kuncir – Wonosalam dan desa Bolo – Demak serta beberapa tokoh desa yang saling berbatasan bersepakat untuk mengusulkan suatu pembangunan Avuur yang akan berfungsi sebagai tandon air, karena menurut tetua disekitar desa tersebut memang kawasan tanah persawahan yang jadi Bondo Deso (harta desa-red) dan senantiasa tergenang dimusim hujan kono dahulunya adalah bekas avuur yang secara fisik panjang hampir 2000 meter lebar antara 30 -50 meter.

Sehingga lahirlah suatu proposal usulan dan permohonan agar pihak Pemda ( Kabupaten/ Propinsi/ Pusat ) berkenan membangun Avuur yang mereka usulkan , namun demikian usulan dan proposal senantiasa tidak berjawab dan entah nyelip dimana ?smile_sadheart_broken

Sehingga pada sekitar tahun 2006 dengan sekedar diskusi ringan beberapa pihak yang mau mikir ternyata sangat mungkin kalau mengupayakan suatu pendanaan pembangunan Avuur tersebut secara Swadaya dan Swadana dengan menggandeng Yayasan Binangun di kota Semarang yang peduli, maka lahirlah suatu kesepakatan untuk membangun dan mewujudkan mimpi tentang Avuur Kuncir.

Mengapa harus memiliki Avuur?

- Untuk cadangan persediaan Air keperluan MCK pada musim kemarau ( dalam obsesi masyarakat desa Kuncir bahwa dimasa mendatang harus memiliki PAM desa yang menyediakan Air Bersih Sehat Alami dan Murah ).

- Untuk kecukupan protein masyarakat, dengan volume Avuur sebesar , panjang 1500 m dan lebar 30 meter kedalam air 3 meter , sangat mungkin untuk diisi dengan benih ikan Nila ataupun Bandeng, yang akan mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat .

- Untuk kecukupan air pertanian.

- Untuk mengembangkan objek wisata Agro yang murah meriah dengan kolam pancing dan warung apung ,rel kereta dengan kereta wisata berkeliling kawasan Avuur,

11 Mei 2008 at 6:13 pm Tinggalkan komentar

Tulisan Lebih Lama


Tulisan Terakhir

Kategori

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Mas Subejo menulis….

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS IPB Bogor

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Desa Mandiri Mlatiharjo

Desa Mandiri Mlatiharjo Demak (17)

Desa Mandiri Mlatiharjo Demak (16)

Desa Mandiri Mlatiharjo Demak (15)

Desa Mandiri Mlatiharjo Demak (14)

More Photos

Feeds


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.